Thursday, 27/7/2017 | : : UTC+7
BPBD Kabupaten Blitar – Wlingi

Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem Penanggulangan Bencana

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:

  1. Legislasi
    Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).
  2. Kelembagaan
    Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.
  3. Pendanaan
    Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia:
    a) Dana DIPA (APBN/APBD)
    b) Dana Kontijensi
    c) Dana On-call
    d) Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
    e) Dana yang bersumber dari masyarakat
    f) Dana dukungan komunitas internasional

Bagikan ke Akun Jaringan Sosial :

FacebookTwitterGoogleTumblrPinterest


About

Redaksi bertugas sebagai penyunting dan penerbit sekaligus editor untuk isi dari semua website yang ada dihalaman website BPBD Kabupaten Blitar, sekaligus bertanggungjawab atas keterangan semua isi berita yang telah diterbitkan. Mengatur penjadwalan penerbitan berita dan mendesain isi berita agar menarik dan komunikatif. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan informasi maupun berita agar diterbitkan di halaman website BPBD Kab Blitar ini bisa langsung mengirimkan email ke redaksi@bpbdkabblitar.info untuk lebih lanjutnya akan ditinjau ulang dan diterbitkan.

Kabupaten Blitar memiliki, luas wilayah ±1.588,79 Km², 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan serta jumlah penduduk 1.116.639 . Secara Geografis terletak pada 112°19'32"E Bujur Timur dan 8°4'43"S Lintang Selatan.

Ikuti Kami

  • 100 ribu orang terdampak banjir di NTB, sebagian ditampung di lantai dua masjid-masjid https://t.co/sMK8gSSDLh https://t.co/oXPZG38J7G - https://t.co/sMK8gSSDLh 1 month ago

  • Beberapa Bencana Alam Yang Terjadi pada Akhir Tahun 2016 https://t.co/hQ7z8DQ1Em https://t.co/z2v7pdLuIg - https://t.co/hQ7z8DQ1Em 1 month ago

  • Sering gempa, warga Aceh ‘harus siap hidup bersama bencana’ https://t.co/XYdGn2wZPM https://t.co/6EsvknuIVt - https://t.co/XYdGn2wZPM 1 month ago

Galeri Kami

    Kontak Kami

    Kontak

    Email: admin@bpbdkabblitar.info

    Phone: 0342- 692819

    Fax: 0342- 692819

    Address: Jl. Bromo No.3 Wlingi - Blitar