Thursday, 27/7/2017 | : : UTC+7
BPBD Kabupaten Blitar – Wlingi

Peraturan Penanggulangan Bencana

Peraturan Penanggulangan Bencana

Hubungan manusia dengan tempat hidupnya tidak dapat terpisahkan. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan budi harus ikut memikirkan keadaan alam di sekitarnya. Bukan hanya dieksploitasi, tetapi juga harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang malah merugikan manusia. Telah terbukti bahwa bentuk eksploitasi yang tidak terukur mengakibatkan dampak yang merugikan bagi orang banyak. Untuk itu pemerintah juga telah menentukan perundangan mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang jelas mengenai hubungan masyarakat dengan alam. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Pasal 5), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 2).

Pertama, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang telah terjadi terobosan sangat mendasar dengan menyatakan dalam konsideran, “menimbang” bahwa penataan ruang seharusnya berbasis mitigasi bencana. Amanat UU penataan ruang 26/ 2007 menekankan bahwa secara garis besar dalam penyelenggaraan penataan ruang diharapkan: 1) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, serta; 3) Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dengan demikian tentunya kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, prospek suatu daerah dan berbagai tantangan yang dihadapi termasuk pula memperhatikan kawasan rawan bencana sebagai basis dalam mengembangkan dan mengelola suatu daerah.

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Pasal 5) bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi bencana. Hal itu terwujud dari aturan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam penanggulangan serta teknis pelaksanaan yang telah diatur dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memuat aturan yang mencakup penanggulangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, penjaminan pelayanan, pemulihan kondisi, alokasi anggaran, serta pemeliharaan arsip mengenai bencana. Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan pula pentingnya mitigasi bencana yang meliputi pelaksanaan penataan ruang; pengaturan infrastruktur dan tata bangunan; serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana.
Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 2). Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam “situasi tidak terjadi bencana” dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada situasi ”terdapat potensi bencana”. Pada situasi tidak terjadi bencana, salah satu kegiatannya adalah perencanaan penanggulangan bencana (Pasal 5 ayat [1] huruf a PP 21/2008). Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana kegiatannya meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Perencanaan Kontinjensi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP 21/2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang menghasilkan dokumen Rencana Kontingensi (Contingency Plan). Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi (Operational Plan) setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat (rapid assessment). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 ini mengatur pelaksanaan teknis keadaan tanggap darurat dalam bentuk uji coba maupun penyuluhan.
Peraturan-peraturan di atas dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Skala bencana alam memang tidak dapat diprediksi dengan tepat, tetapi penanggulangan-penanggulangan serta pengetahuan mengenai penanggulangan bencana menjadi hal yang harus diketahui oleh setiap masyarakat. Hal itu berhubungan pula dengan kualitas hidup yang mencakup ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memperhatikan mitigasi bencana, seseorang dapat dengan tenang menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, bukan saja dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Bagikan ke Akun Jaringan Sosial :

FacebookTwitterGoogleTumblrPinterest


About

Redaksi bertugas sebagai penyunting dan penerbit sekaligus editor untuk isi dari semua website yang ada dihalaman website BPBD Kabupaten Blitar, sekaligus bertanggungjawab atas keterangan semua isi berita yang telah diterbitkan. Mengatur penjadwalan penerbitan berita dan mendesain isi berita agar menarik dan komunikatif. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan informasi maupun berita agar diterbitkan di halaman website BPBD Kab Blitar ini bisa langsung mengirimkan email ke redaksi@bpbdkabblitar.info untuk lebih lanjutnya akan ditinjau ulang dan diterbitkan.

Kabupaten Blitar memiliki, luas wilayah ±1.588,79 Km², 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan serta jumlah penduduk 1.116.639 . Secara Geografis terletak pada 112°19'32"E Bujur Timur dan 8°4'43"S Lintang Selatan.

Ikuti Kami

  • 100 ribu orang terdampak banjir di NTB, sebagian ditampung di lantai dua masjid-masjid https://t.co/sMK8gSSDLh https://t.co/oXPZG38J7G - https://t.co/sMK8gSSDLh 1 month ago

  • Beberapa Bencana Alam Yang Terjadi pada Akhir Tahun 2016 https://t.co/hQ7z8DQ1Em https://t.co/z2v7pdLuIg - https://t.co/hQ7z8DQ1Em 1 month ago

  • Sering gempa, warga Aceh ‘harus siap hidup bersama bencana’ https://t.co/XYdGn2wZPM https://t.co/6EsvknuIVt - https://t.co/XYdGn2wZPM 1 month ago

Galeri Kami

    Kontak Kami

    Kontak

    Email: admin@bpbdkabblitar.info

    Phone: 0342- 692819

    Fax: 0342- 692819

    Address: Jl. Bromo No.3 Wlingi - Blitar