Thursday, 27/7/2017 | : : UTC+7
BPBD Kabupaten Blitar – Wlingi

Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

20 Januari 2016 – Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2016 pada Senin lalu (18 Januari). Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.15 itu dihadiri oleh para pejabat terkait dari berbagai wilayah di Indonesia. Kebakaran hutan menjadi masalah serius pada 2015 silam. Pemerintah berharap agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di 2016 ini.

Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan memberikan laporan kondisi terkini dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dalam laporan tersebut, Bapak Luhut menyatakan bahwa untuk 2016 ini lebih baik agar dilakukan pencegahan. Untuk itu beliau mengajak pihak swasta ikut terlibat dalam menjaga kondisi hutan, terutama di lahan gambut. Mengingat bahwa kebakaran yang terjadi di lahan gambut sulit dipadamkan.

“Kami sepakat mencegah lebih baik, saya pikir lahan gambut harus diberi perhatian jangan sampai terbakar. Kita harus berupaya agar jangan sampai api masuk ke bawah karena akan sulit untuk menghentikannya,” kata Bapak Luhut.

Lahan gambut sulit dipadamkan karena bara api ada di bawah, di kedalaman 2 m – 3 m. Kita akan sulit mengidentifikasi, apakah api sudah benar-benar padam. Sedangkan pada 2015 lalu kebakaran terjadi di wilayah yang luas. Diperlukan koordinasi dan peralatan yang maksimal untuk dapat memadamkan api. Kerjasama pihak swasta dengan cara berhati-hati ketika beroperasi di wilayah lahan gambut.

Laporan selanjutnya adalah dari Kepala BMKG, Widada Sulistya. Beliau memberikan laporan mengenai curah hujan di wilayah-wilayah di Indonesia. Musim hujan di Indonesia akan mencapai puncaknya pada akhir Januari. Disusul laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengenai restorasi lahan gambut.

Lahan gambut memiliki sifat dasar seperti spons, yakni menyerap air. Daya serap lahan gambut terhadap air mencapai 13 kali dari bobotnya. Dapat dibayangkan betapa pentingnya lahan gambut sebagai salah satu ekosistem alami. Lahan gambut di Indonesia menjadi habitat alami bagi harimau, macan dahan dan orangutan. Beberapa jenis anggrek dan tanaman obat-obatan juga hanya dapat ditemui di lahan gambut.

Dilansir dari BNPB, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dilakukan selama 2016 untuk mengatasi permasalahan karhutla. Beberapa poin arahannya antara lain sebagai berikut.

  1. Pada acara Rakornas ini telah diberikan arahan dan atensi dari Presiden/Wapres RI, Menkopolhukkam, Menteri LHK, Kepala BMKG sehingga rakor ini tentu sesuatu hal penting yang harus ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan.
  2. Pada tahun 2015 kita tela merasakan bencana Karhutla yang besar sehingga mempengaruhi/menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia mendapat pandangan negatif dari dunia internasional. Kejadian tersebut jangan terulang kembali di tahun 2016. penanganan Gul Karhutla 2016 harus lebih baik.
  3. Evaluasi 2015 menjadi masukan dan acuan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan mempersiapkan segala kekuatan/sumber daya untuk melaksanakan penanggulangan Karhutla. TNI, Polri, BNPB/BPBD, Pemda, Satuan Damkar/PMK dan perusahaan swasta harus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan.
  4. Setiap titik api harus dikejar dan dipadamkan, jangan sampai membesar. Setiap hari harus memonitor laporan hotspot danri BMKG. Bila terjadi hotspot, cari temukan dan padamkan. NI, Polri dan BNPB harus bertindak cepat didukung dana BNPB dan Pemda (gubernur/bupati).
  5. Hilangkan ego sektoral dalam melaksanakan tugas sehingga penanggulangan Karhutla dapat berjalan efektif.
  6. Untuk mencegah kebakaran di daerah gambut harus dilakukan penataan ekosistem, maka Menteri LHK telah membentuk “Badan Restorasi Gambut” melalui penerbitan Perpres No 1 Tahun 2016.
  7. Penegakan hukum harus dilakukan. Setiap pelaku pembakar hutan dan lahan harus ditindak tegas.
  8. Jangan memantau situasi dari belakang meja, tetapi harus turun ke lapangan.
  9. Secara berkala Presiden RI akan melakukan peninjauan di lapangan.

 

Sumber: BNPB

Bagikan ke Akun Jaringan Sosial :

FacebookTwitterGoogleTumblrPinterest


About

Redaksi bertugas sebagai penyunting dan penerbit sekaligus editor untuk isi dari semua website yang ada dihalaman website BPBD Kabupaten Blitar, sekaligus bertanggungjawab atas keterangan semua isi berita yang telah diterbitkan. Mengatur penjadwalan penerbitan berita dan mendesain isi berita agar menarik dan komunikatif. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk mengirimkan informasi maupun berita agar diterbitkan di halaman website BPBD Kab Blitar ini bisa langsung mengirimkan email ke redaksi@bpbdkabblitar.info untuk lebih lanjutnya akan ditinjau ulang dan diterbitkan.

Kabupaten Blitar memiliki, luas wilayah ±1.588,79 Km², 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan serta jumlah penduduk 1.116.639 . Secara Geografis terletak pada 112°19'32"E Bujur Timur dan 8°4'43"S Lintang Selatan.

Ikuti Kami

  • 100 ribu orang terdampak banjir di NTB, sebagian ditampung di lantai dua masjid-masjid https://t.co/sMK8gSSDLh https://t.co/oXPZG38J7G - https://t.co/sMK8gSSDLh 1 month ago

  • Beberapa Bencana Alam Yang Terjadi pada Akhir Tahun 2016 https://t.co/hQ7z8DQ1Em https://t.co/z2v7pdLuIg - https://t.co/hQ7z8DQ1Em 1 month ago

  • Sering gempa, warga Aceh ‘harus siap hidup bersama bencana’ https://t.co/XYdGn2wZPM https://t.co/6EsvknuIVt - https://t.co/XYdGn2wZPM 1 month ago

Galeri Kami

    Kontak Kami

    Kontak

    Email: admin@bpbdkabblitar.info

    Phone: 0342- 692819

    Fax: 0342- 692819

    Address: Jl. Bromo No.3 Wlingi - Blitar